Perkembangan terkini Pemerintah Kolonial baik di Jakarta maupun Papua sedang berusaha menggiringperjuangan Rakyat Papua ke arah kepentingannya masing-masing, terutama persoalan keberlangsungan Otonomi Khusus.
Puluhan Rakyat Papua yang yang menolak rasisme dihadang dan dihadapkan dengan hukum, sementara pelaku rasis dibiarkan berkeliaran bebas tanpa melalui proses hukum.
Di lain sisi berbagai hal yang terjadi di Papua dibiarkan begitu saja.
Nduga masih darurat kemanusiaan, Pembangunan Infrastruktur masih berjalan, penambahan militer indonesia terus dilakukan, eksploitasi kekayaan alam, dan Rakyat Papua terus dijajah habis-habisan dan tak ada satu yang ditanggapi oleh pemerintah kolonial di Papua (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Majelis Rakyat Papua). Satu hal yang mesti kita garis bawahi adalah “Rakyat Papua harus memperjuangkan kepentingan pembebasannya sendiri di bawah kepemimpinan gerakan rakyat, tanpa menggantungkannya kepada elit birokrasi/pejabat pemerintah kolonial di Papua”.
Peristiwa rasial di Surbaya tentu telah menjadi panggung kaum elit birokrasi untuk saling memaaf-maafkan dan berdialog kedamaian dalam kerangka NKRI tanpa melihat akar historisnya, yakni persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa.
Rakyat papua barat saat ini berjuang hak menentukan nasib sendiri solusi demikratik sebagai suatu bangsa yang merdeka.
Tidak ada komentar: