Pembangunan yang menguras Tanah adat dan Kehidupan orang Papua

Pembangunan jelas memerlukan tanah untuk mendirikan infrastruktur fisik sebagai salah satu wujud pembangunan selain pembangunan sumber daya manusia di lokasi pembangunan itu sendiri. Hadirnya pembangunan tentu membawa kehancuran bagi masyarakat adat. Maka, perlu berikan  kesadaran dan pemahaman baru kedalam masyarakat local. Bertemunya ide baru pembangunan dengan kehidupan masyarakat lokal mendatangkan berbagai implikasi. Cara pandang program pembangunan terhadap masyarakat bertemu dengan cara pandang masyarakat melihat pembangunan menuju kehancuran dan pemusnahkan bagi masyarakat adat.

Goo_Koteka_Che

Hadirnya penguasa kolonial “rezim-rezim baru” berkedok pembangunan dan pemberdayaan dalam berbagai wujudnya di Tanah Papua sering kali mengabaikan atau mengakui pengetahuan dan sejarah masyarakat lokal yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan tanah, lingkungan, sosial budaya, dan berbagai nilai dan norma yang lahir dan hidup bersama kehidupan mereka. Salah satunya adalah filosofi dan pemahaman mereka tentang tanah yang jauh berbeda dengan tanah yang dianggap sebagai modal (capital) yang bisa diperjual belikan.

Seorang tete Goo mengungkapkan, “Orang Papua itu belum mampu kelola hidup. Hutan itu yang hidupi orang Papua. Orang Papua tidak bisa kelola tanah yang tandus. Bagaimana kita mau kelola hutan kalau hutan sudah  dijual ke pengusaha.”

Orang Mee yang menyebut diri mereka “manusia utama”memaknai tanah (Maki) sebagai mama (Akukai) yang memberikan kehidupan dari tanah maupun manusia papua. Jika tanah tidak diperhatikan maka hubungan manusia,Tuhan, dan alam itu tidak akan ada. Orang Mee sering menyebut para penjual tanah dengan Dimi Beu (orang gila atau orang yang tidak mempunyai pikiran). Tanah menurut orang Mee juga memiliki klasifikasinya sendiri yaitu tanah yang sakral, tanah untuk mata pencaharian,dan tanah untuk umum. 

terjadi proses klaim penguasa kolonial terhadap tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi asing sehingga tanah ulayat diserahkan kepada negara kapital. Kondisi seperti ini jelas merugikan masyarakat adat yang tidak bisa mendaku tanah dimana masyarakat adat dilahirkan.

Maka,mengembalikan tanah adat kepada masyarakat adat dalam bentuk pemetaan, pengakuan,dan pengelolaan tanah ulayat harus dipikirkan dengan matang oleh masyarakat adat.

Oleh Goo_Koteka Che.