Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

Foto Doc:Logo AMP

Wilayah dan Bangsa papua barat dianeksasikan oleh indonesia dengan cara yang penuh kecurangan,manifulatif,cacat hukum dan tak bermoral. perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin maryarakat dunia ini pun terlibat pelanggaran HAM berat terhadap rakyat papua. perundingan status wilayah dan politik papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-17 juli 1946, KMB di denhag Belanda hingga perjanjian New York 15 Agustus 1962 tidak pernah melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno kumandangkan Tri komando Rakyat TRIKORA setelah 18 hari papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara papua barat yang baru berumur 18 hari itu.

1 mei 1963 UNITEA menyerahkan administrasi wilayah papua kepada pemerintah indonesia untuk mempersiapkan penentuan pendapat rakyat PEPERA sesuai perjanjian New York Agrement 15 agustus 1962. dengan adanya penyerahan administrasi wilayah papua kepada pemerintah indonesia. pemerintah indonesia mengirim militer indonesia dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dari jawa kepapua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh indonesia. dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahan tambang emas dan tembaga milik imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto. kontrak ini dilakukan karena indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi, bahkan pembunuhan sekalipun.

kehadiran indonesia tidak serta merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. kenyataan ini di balas oleh indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir maupun daerah pengunungan papua. ratusan ribu rakyat papua tewas akibat kekejaman militer (TNI/POLRI) indonesia. apalagi paksa pemberlakukan daerah operasi militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.

berdasarkan kenyataan itu, Aliansi Mahasiswa Papua AMP menuntut kepada PBB,Amerika dan indonesia untuk berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat papua sebagai solusi demokratis sesuai hukum yang berlaku.

yogyakarta,1 mei 2016
AMP