ads

Nasional

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

yesaya goo
foto doc:yesaya koteka goo

Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua. Perudingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Den hag Belanda hinggaPerjanjian New York 15 Agustus 1962 tidak pernah melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno kumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu.

1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi wilayah Papua ke
pada pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962. Dengan adanya penyerahan administrasi wilayah Papua kepada Pemerintah Indonesia, maka Pemerintah Indonesia  mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dari Jawa sampai ke Papua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya PT. Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orde Soeharto.  Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun,  seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan dan peniksaan Bangsa Papua sekalipun.

Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh pro kemerdekaan Negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.

Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak menguasai wilayah West Papua telah menjadi lading pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan di aneksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia berkeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah di satukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi Sumber Daya Alam Papua akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa,  sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaanP EPERA pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan tandar-standar dan prinsip-prisip hokum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.

Saatnya dunia mendengar suara jeritan dan penderitaan Bangsa West Papua,  melihat segala penderiataan Bangsa West Papua serta bicara untuk Bangsa West Papua tentang segala macam kejahatan yang dilakukan Indonesia terhadap Bangsa Papua Barat. Saatnya dunia mendesak PBB bertanggungjawab atas sengketa wilayah West Papua yang belum selesai dibawah hukum Internasional. Saatnya PBB menggelar Referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

Selama 51 Tahun Papua di aneksasi kedalam Indonesia kami warga Papua sangat kecewa dengan ketidak adilan Indonesia karena selama ini kami selalu demo untuk Republik Indonesia agar Indonesia bertanggungjawab atas segala pemusnahan namun tidak ada jawaban dari pihak NKRI. Indonesia tuli terhadap segala tuntutan Bangsa West Papua. Bangsa Papua menuntut segala pembunuhan yang dilakukan oleh militer juga tidak biasa bawa pelaku ke arena hukum tetapi pelaku kejahatan dikasih jabatan, pangkat dan kasih naik haji.

Sudah selama ini kami menuntut aksi-aksi berbagai Persoalanya itu Papua Merdeka, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, tutup PT. Free Port Indonesia, Tarik Militerisme , bahkan pelanggaran lain yang di lakukan oleh Indonesia di Papua tetapi nyatanya tidak pernah hargai aksi-aksi orang papua sampai hari ini,
Pembungkaman kekejaman NKRI  terhadap warga dan alam Papua menuju titik garis kepunahan dan penghabisan bagi seluruh isi Bumi cenderawasih Papua. Bangsa yang besar dan Negara yang berdaulat memiliki Kriteria penghormatan, penghargaan terhadap bangsa yang sedang menimbang Perjuangan Kemerdekaan tetapi kalau kita melihat dengan resim Indonesia adalah   Negara yang memiliki Undang-Undangnya Militeris medan kekejaman terhadap bangsa lain seperti yang sedang di lakukan terhadap Papua.
Kami Bangsa Melanesia Papua Barat menggugat kembali bahwa Pada tanggal 1 Mei 1963  merupakan hari aneksasi atau pencoblokan paksa oleh NKRI melalui rezim militerisme terhadap bangsa Papua Barat secara illegal. Bagi bangsa Papua barat 1 Mei sebagai awal malapetaka penderitaan. Melalui berbagai rezim militer Indonesia telah melakukan kejahatan secara tidak manusiawi Pelanggaran Ham besar-besaran sejak terbentuknya Trikomando Rakaya (TRIKORA) 19 Desember 1961 sampai dengan detik ini pun belum pernah di selesaikan dengan baik sama sekali. Pengejaran, Penangkapan, Pembunuhan, Pemenjarahan dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Bagi Bangsa Papua. Hak hidup orang asli Papua telah di rampas oleh Negara illegal Kolonialisme Indonesia hingga 51 Tahun silam. Tujuan utama Pencablokan Bangsa dan Tanah Papua Barat oleh Negara Pemaksa NKRI hanya untuk merampok Kekayaan alam dan nyawa manusia di di Tanah Papua oleh sebab itu Negara Penjajah perlu ketahui bahwa Bangsa Papua adalah Pemilik Bumi Papua, Hak atas SDM, Hak untuk Hidup,   Hak untuk Menetukan Nasib terbaiknya dan Hak untuk menikmati Kekayaannya Namun semuanya itu di bungkamkam oleh Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membidik dengan berbagai Perlakuan di Tanah Papua. Di rampas dan di jajah melalui militerisme secara sewenang-wenang. Pada Hal Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas Bumi Papua adalah ILLEGAL.

Mengingat tercapainya setengah Abat (51 tahun) keberadaan NKRI di atas tanah Papua Barat dari tahun 1963 hingga 2014 adalah sangat Ilegal dan Cacat Hukum.

penulis Yesaya Koteka Goo aktivis AMP

Goo koteka

GOO KOTEKA Adalah Aktivis Hak Asasi Manusia yang Khusus Memperjuangkan Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua. Melalui web ini ingin Mengaspirasikan Penderitaan Rakyat dibawah Penjajahan Kolonialisme,Kapitalisme dan Militerisme. FREEDOM WEST PAPUA.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top