PEMBUNGKAMAN RUANG DEMOKRASI DI PAPUA

foto doc:yesaya koteka goo

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh pemerintah indonesia melalui aparat negara TNI-POLRI,dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat papua di depan umum.

Keadaan yang demikian;teror,intimidasi,penahanan,penembahkan bahkan pembunuhan terhadap rakyat papua terus terjadi hingga dewasa ini di era reformasinya indonesia. Hak asasi rakyat papua tidak ada nilainya bagi indonesia.

Dan berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang di lakukan TNI-POLRI terhadap rakyat papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Selama 53 tahun berakhir,pemerintah indonesia telah melarang semua wartawan asing memasuki di papua barat dalam upaya untuk menutupi kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap rakyat papua barat.

Tahun lalu, perdana menteri indonesia Marty Natalegawa mengatakan bahwa,pemerintah memungkinkan media internasional untuk mengunjungi papua barat dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan akan menyambut baik wartawan asing untuk mengunjungi ke papua barat.

Namun nyatanya  pasangan jurnalis asal prancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrant di tangkap pada tanggal 6 agustus 2013 yang lalu,dan di tuduh mengalahgunakan visa kunjungan, mereka terancam dengan pasal 122 A undang-undang imigrasi No 6 Tahun 2011 tentang isin tinggal dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 jta.

Thomas Dandois dan Valentine Bourrant,berada di papua barat dengan tujuan membuat sebuah flim dokumenter tentang situasi di papua barat.

Dengan penangkapan terhadap  Thomas Dandois dan Valentine Bourrant kedua jurnalis ini, membenarkan bahwa kehadiran indonesia di papua barat bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untk membangun rakyat papua barat.

Maka itu berikan kebebasan dan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua barat.

By yesaya koteka goo,aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota jogyakarta.