Bagaimana Dengan Keamanan Masyarakat di Papua?

 foto doc:yesaya koteka goo

Militer adalah alat Negara yang wewenangnya berada di tangan pemerintah dan dikontrol oleh parlemen dan masyarakat sipil. Undang-Undang menyatakan tugas pokok Militer adalah membela, mempertahankan keutuhan teritorial dan institusi Negara. Apakah ini berarti militer tidak bertugas untuk melindungi keamanan masyarakat? apakah selama ini militer telah menjamin keamanan masyarakat? di sini konsep keamanan manusia menjadi sangat penting untuk dijelaskan.

Prinsip universal Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa tugas militer, sebagai pengemban tugas negara adalah memenuhi, melindungi dan memajukan HAM bagi setiap manusia yang berada di wilayah Negara. Maka tugas militer professional secara tidak langsung adalah membela dan mempertahankan keamanan manusia. Mempertahankan perkembangan dan keutuhan Negara agar Negara mampu menjalankan tugas pokoknya bagi warga Negara dan manusia yang berada dalam wilayah teritorialnya.

Perlindungan pada aspek-aspek kehidupan manusia merupakan nilai utama dan pertama. Keamanan manusia berarti perlindungan terhadap kebebasan mendasar. Melindungi rakyat dari berbagai macam ancaman dan situasi yang menentang hak hidup.. Selain itu, menciptakan system keamanan yang beradap dan bermartabat. Bila semua faktor ini dikombinasikan, akan memberikan benteng yang kokoh bagi tiap manusia, untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Lebih jauh lagi keamanan manusia lebih luas daripada sekedar ketidakberadaan konflik yang penuh kekerasan. Hal ini berarti menembus lapisan-lapisan HAM, tata pengelola dan akses pada peluang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang layak. Konsep keamanan manusia ini menyediakan kerangkan analisis untuk menganalisa situasi secara konfrensif yang lebih luas dari pemahaman tradisional tentang keamanan Negara, memperhatikan kebijakan yang terpadu tidak hanya memberikan proteksi pada rakyat terhadap ancaman tetapi juga memberdayakan rakyat.

Konsep keamanan manusia dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keamanan manusia pada tahun 2003. Konsep ini memandang dua elemen pokok, pertama bebas dari ketakutan dan kedua, bebas dari kekurangan. Hal ini berarti keamanan manusia dijamin dan dihargai, bahwa manusia sebagai yang paling mulia di bumi ini. hanya menjadi tanda tanya besar bahwa apakah di Papua keamanan manusia dijamin dengan baik? Boleh dikatakan ya, kalau manusia dilihat sebagai manusia. menghargai dan menghormati martabat manusia. Tetapi tidak jika semua manusia Papua dianggap makar dan pengacau Negara. Pandangan ini harus dicuci bersih.

Sayangnya konsep dan tugas militer sangat jelas, namun realisasinya di luar jalur. Karena realisasinya tidak searah tugasnya, maka sering terjadi konflik antara militer dan masyarakat. Militer diangga oleh masyarakat sebagai pelaku yang seringkali memperkeruh situasi, supaya ada keonflik-konflik horizontal maupun vertikal.

Karena itu, Kita bisa melihat Gereja-Gereja di Papua sangat keras menentang kekerasan terhadap manusia. Itu bukan karena mereka melakukan tindakan makar atau membela Papua Merdeka, melainkan gereja menyuarakan suara kenabian. Gereja melanjutkan visi yang pernah diberikan dan tinggalkan Yesus Kristus untuk dilanjutkan oleh pengikut-Nya, yakni demi keselamatan manusia. Gereja bertindak demi kemanusiaan. Sehingga siapa pun manusia diperlakukan kasar, maka Gereja berhak melindungi keamanannya.

Berkaitan dengan itu, pada akhir-akhir ini, sebelum menyongsong 1 Desember 2011 yang dianggap hari bersejarah bagi bangsa Papua. Dari sekarang kita hanya tinggal menghitung jam dan detik ini, banyak SMS yang beredar yang bernuansa untuk mengancam keamanan manusia. Ancaman keamanan itu sampai berwujud pada korban atas kuliah bagi yang mahasiswa (pulang kampung, karena merasa tidak aman di Kota Jayapura), korban atas ternak peliharaan bagi keluarga-keluarga yang meninggalkan kota ini dan pulang kampung dan ada berbagai aspek kehidupan yang menjadi ancaman keamanan.

SMS-SMS yang membuat rakyat Papua takut dan pulang. SMS-SMS itu sama saja dengan pembunuhan mental rakyat. Kalau demikian sangat sadis. Orang yang menulis SMS yang menakut-nakutkan itu tidak memikirkan bahwa “ia sedang membunuh orang lain, ia tidak menghargai martabat manusia, tidak mau menciptakan kedamaian di tanah Papua, dan lainnya”. Entah siapa penulis yang menyebarkan SMS yang menakut-nakuti itu.

Selain itu, Militer yang datang ke Papua dalam jumlah yang sangat banyak, diharapkan bisa membawa keamanan terhadap rakyat Papua secara khusus dan umumnya kepada seluruh masyarakat yang mendiami tanah Papua. Diakui bahwa tugas professional militer adalah mampu menjalankan fungsinya menjaga HAM, yaitu memenuhi, melindungi dan memajukan HAM di Papua.

Diharapkan kepada militer dalam menjalankan tugas yang diberikan Negara di daerah-daerah Papua, paniai, puncak Jaya, Jayapura, Timika dan di seluruh tanah Papua dalam menjaga keamanan, mesti dengan kepala dingin. Jaminan keamanan dan memajukan HAM terhadap masyarakat perlu di tegakkan. Kepala Negara Susilo Bambang Yudoyono dalam media Liputan6.com, Nusa Dua, usai penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Sabtu (19/11) mengatakan menjamin menegakkan hukum di Papua. Hal lain yang pernah disampaikannya dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu, pemerintah bertekad menata Papua dengan hati.

Sangat mulia dan patut diberi jempol atas pandangan-pandangan yang baik ini, tetapi sayangnya, ide ini sepertinya tidak terealisasi secara penuh. Realisasinya dalam masyarakat tidak dengan hati. Apalagi di seluruh tanah Papua dilakukan penambahan pasukan militer dalam jumlah yang sangat banyak. Itu berarti membangun Papua dengan hati adalah ide yang gagal total. Karena kenyataannya militer yang ada di Papua dalam jumlah yang banyak, membawa ketakutan dalam kehidupan masyarakat. Keamanan masyarakat sepertinya tidak ada dan bahkan hilang dalam ketakutan, kegelisahan dan berbagai macam nilai lain yang hanya hidup dalam masyarakat.

Dalam situasi demikian, pemerintah-pemerintah setempat di seluruh tanah Papua mesti mengarahkan militer yang didrop ke sana dan menjamin keamanan dan kedamaian masyarakat setempat. Pemerintah jangan hanya tutup mata dan diam dalam situasi itu. Pemerintah setempat memiliki hak untuk mengatur militer dan keamanan dan kedamaian masyarakat. Marilah kita menciptakan keamanan masyarakat di Papua, bukan hanya oleh para peggiat HAM dan tokoh agama saja, tetapi juga militer pun harus ambil bagian dalam membela kemanusiaan manusia. Oleh karena itu, kita bersama dituntut untuk memandang manusia sebagai manusia, bukan binatang/hewan serta menciptakan keamanan manusia.

*) Penulis adalah Mahasiswa AMA DHARMALA JOGYAKARTA,