Tutup freeport dan seluruh perusahan asing, yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan dipapua; “berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua”

Sejarah papua adalah, sejarah yang terrmanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik imprelialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong indonesia untuk melakukan aneksasi atas papua melalui pennentuan pendapat rakyat (PEPERA). Sebelum proses PEPERA dilakukan,tepat 7 april 1967 Freeport perusahan pertambangan milik negara imperialis Amerika yang mendatangi kontrak pertamanya dengan pemerintah indonesia. Maka klaim atas wilayah papua sudah dilakukan oleh indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum penentuan pendapat rakyat (PEPERA).

Sehingga dari 809.337 orang papua yang memiliki hak dalam proses penentuan nasib sendiri, hanya di wakili 1025 orang yang sebelumnya sudah di karantina dan Cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis,penuh teror,intimidasi dan manipulasi  serta adanya pelangaran HAM berat.

Selama 32 tahun papua dalam kontrol resim militeristik soeharto,telah banyak terjadi kasus pelangaran terhadap hak asasi manusia terjadi melalui berbagai operasi militer yang di terapkan di papua. Situasi ini tidak berhenti setelah masa reformasi di indonesia tahun 1998. 

Walaupun pergantian rezim terus terjadi hingga Rezim Jokowi-JK tidak  di sertai perubahan mendasar terhadap sistem di indonesia. Pelangaran HAM yang di lakukan aparat militer indonesia sampai saat ini masih terus terjadi. Bukti penembakan yang membabibuta terhadap 5 pelajar di enarotalikabupaten paniai papua pada; tanggal 8 desember 2014 lalu oleh TNI-POLRI, penyisiran terhadap masyarakat kampung Utikini dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang di lakukan militer indonesia terhadap rakyat papua lainnya yang tidak terhitungjumlahnya.

 Di tengah situasi teror,intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat papua terus terjadi hingga dewasa ini, pemerintah kolonial indonesia dan imprealisme Amerika Serikat masih terus melalukan pembahasan perpanjangan kontrak karya PT.Freeport tanpa meminta persetujuahan dari rakyat papua barat yang memiliki bhak penuh di wilayahnya.

Melihat semua kompleksitas semua persoalan di papua ini, dimana tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat papua,apalagi dengan kehadiran PT.Freeport milik imprealisme Amerika Serikat yang merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat papua,mak itu mahasiswa papua menyatakan sikap kepada Rezim joko widodo-jusuf kala untuk segera:

1. menutup dan menhentikan aktifitas eksploitasi semua perusahan Multy National Coorporation (MNC) milik negara imprelialis; PT.Freeport,BP,LING Tanguh,Medco,Corindodan lain-lain dari seluruh tanah papua.

2. menarik militer indonesia (Tni-POLRI) organik maupun non organik dari seluruh tanah papua dan menhentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara indonesia terhadap rakyat papua.

3. berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua.

By goo koteka