ads

Nasional

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Mahasiswa Papua sedang Aksi di depan asrama mahasiswa Papua Kamasan 1 Jl. Kusumanegara.

Yogyakarta,  – Puluhan Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua (AMP) kembali gelar aksi menunutut pemerintah Indonesia tutup perusahaaan raksasa PT.Freeport indonesia dan Perusahaan asing lain di yang beroperasi di Papua.
Koordinator lapangan, Abi dalam orasinya mengatakan, Freeport merupakan awal penderitaan rakyat Papua dimana saat itu status wilaya Papua belum tergabung dalam wilayah NKRI tetapi pemerintah indonesia sudah melakukan kontrak kerja.
Aksi Menuntut pemerintah indonesia Tutup PT. Freeport ini digelar dalam bentuk aksi ditempat di depan asrama mahasiswa Papua, Jl. Kusumanegara kota Yogyakarta. Aksi berlangsung selama satu stengah jam, dari jam 10.00 – 11.30 wib. Massa aksi berulang-ulang meneriakkan tutup Freeport selama aksi berlangsung hingga pembacaan pernyataan sikap lalu kembali masuk di dalam asrama mahasiswa Papua.
Berikut rilis lengkap yang diterima.
Tutup Freeport  dan Seluruh Perusahaan asing, yang merupakan Dalang kejahatan kemanusiaan di Papua
Press Release
Kehadiran PT. Freeport merupakan suatu malapetaka bagi Bangsa Papua Barat. Kehadiran PT. Freeport merupakan satu penyelewengan terhadap hak-hak Rakyat Papua Barat dari ribuan bahkan jutaan penyelewengan yang hingga kini masih terjadi. Setelah UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing disahkan, tanpa persetujuan Rakyat Papua Barat sebagai Pemilik Hak Ulayat, tanggal 7 April 1967 PT. Freeport hadir sebagai perusahaan pertama yang hadir di bumi Papua Barat, dua tahun sebelum Papua Barat syah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas Kepentingan Imperialisme Negara-Negara Kapitalis, berbagai Perusahaan Asing seperti BP, LNG Tangguh, MIFEE, dan perusahaan lainnya kemudian hadir dengan bentuk dan karakteristiknya masing-masing, mengklaim wilayah demi kepentingan mengeksploitasi berbagai kandungan alam di bumi Papua Barat. Di samping itu, Rakyat Papua Barat sebagai Pemilik Hak Ulayat dikesampingkan, bahkan dibantai demi memuluskan aktivitas eksploitasi.
Kehadiran Freeport yang illegal di Papua Barat sejalan dengan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai akibat protes masyarakat terhadap Freeport yang terkesan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Adat Suku Amungme dan Komoro yang disebut sebagai pemilik tanah, emas, tembaga, hutan yang kemudian dikuasai oleh pihak perusahaan. Aksi protes Rakyat selalu dihadapkan dengan pihak aparat keamanan (TNI/POLRI) yang kemudian menciptakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran HAM di wilayah penambangan berlangsung cukup lama sejak hadirnya Freeport hingga kini.
Di Merauke, proyek MIFEE yang melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Lahan yang disiapkan seluas 1.616.234,56 Hektar. Luas wilayah yang dicaplok MIFEE telah membunuh dan menghancurkan keragaman dan mata pencaharian Penduduk setempat yang kemudian terancam punah.
Di tengah situasi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini, pemerintah Kolonial indonesai dan Imperialisme Amerika Serikat masih terus melakukan pembahasasan Perpanjangan kontrak karya PT. Freeport tanpa meminta persetujuan dari rakyat papua barat yang memiliki Hak penuh di wilayanya.
Melihat semua kompleksitas semua persoalan di Papua saat ini, dimana tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua,
Maka dengan kehadiran PT.Freepor milik Imperialisme Amerika dan berbagai perusahaan asing di Bumi Papua Barat merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat papua, oleh karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta menyatakan sikap kepada Rezim Joko widodo – Jusuf Kala untuk segera :
  1. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
  2. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
  3. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

Sekian press release ini kami buat, atas perhatian dan dukungan Kawan-kawan jurnalis, kami ucapkan terima kasih.

Salam Demokrasi…..!!!

Yogyakarta, 13 Februari 2015
Jubir Aksi
Mr. Roka

Berikut Foto-foto Aksi yang diterima SPP.
1907513_10204667145291074_2083686807473483435_n10155390_10204667277174371_3987320745295605096_n10390352_10204667275694334_526573469659910990_n10426270_10204667284174546_4966671310867879789_n10923601_10204667277814387_2440629824917214669_n

Goo koteka

GOO KOTEKA Adalah Aktivis Hak Asasi Manusia yang Khusus Memperjuangkan Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua. Melalui web ini ingin Mengaspirasikan Penderitaan Rakyat dibawah Penjajahan Kolonialisme,Kapitalisme dan Militerisme. FREEDOM WEST PAPUA.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top