ads

Nasional

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5



 
ft doc:Yesaya Koteka Goo
Siapa saja yang tinggal di Tanah Papua dewasa ini sudah terbiasa dengan adanya konflik, dan mungkin juga menyimpan ingatan akan penderitaan, atau sebaliknya akan kegembiraannya sewaktu suatu konflik dapat diatasi. Ada bermacam-macam konflik; bagi  seseorang sumber konflik terletak dalam kehidupan keluarga, sedangkan bagi yang lain konflik di tempat kerjanya; bagi yang lain lagi konflik terletak dalam hubungan pribadi dengan seseorang atau sekelompok orang. Pastilah ada juga yang merasa bahwa konflik utama dialami di tingkat ekonomi (pendapatan tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya secara layak) atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang lain, termasuk aspirasi  serta harapannya ke depan. Dengan demikian konflik adalah teman hidup setiap warga di Papua.

Untuk menggambarkan secara lebih sistematis apa saja yang merupakan sumber-sumber konflik di Papua, kami membedakan empat sumber yang diuraikan seperti dibawah  ini:

[1]     suasana peralihan (budaya)
[2]     suasana kependudukan (kemajemukan)
[3]     suasana sosial ekonomis (kesejahteraan)
[4]     suasana sosial politik (hak-hak dasar)

SUASANA PERALIHAN

Bukan rahasia lagi bahwa dunia hari ini berbeda dengan dunia kita lima puluh tahun yang lalu. Kalau kita mengambil waktu untuk duduk dengan tenang sambil membicarakan masalah-masalah masa kini sering muncul cerita-cerita bahwa dahulu semuanya seakan-akan begitu jelas. Kita mempunyai adat yang dulunya dapat mengatur kehidupan bersama sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kelestarian kehidupan baik perorangan maupun kelompok terjamin. Inti dari adat adalah sejumlah pegangan dan nilai yang diakui bersama dan ditegakan bersama; kepemimpinan, peraturan pergaulan, pembagian peluang ekonomi jelas dan melayani kesejahteraan para warga, pegangan religius yang terungkap dalam pelbagai seremoni adat. Para warga diantar masuk kedalam kehidupan sosial serta diajarkan tentang pegangan nilainya secara bertahap (melalui inisiasi, pendidikan dalam keluarga, dan seterusnya).

Dunia dewasa ini terasa begitu berubah dari tahun-tahun lalu; sepertinya kita sudah kehilangan segala macam pegangan, karena pengaruh / tawaran begitu banyak dan bermacam-macam yang membuat kita menjadi bingung. Apalagi dengan bertambahnya sarana komunikasi, dunia kita makin diperluas sampai kita merasa “sesak nafas” untuk meresapi semuanya itu. Sangat melelahkan, terasa seakan-akan kita ditinggalkan dengan ”tangan hampa”. Sangat terasa juga, kalau misalnya berhadapan dengan penyebaran pesat ‘penyakit maut’, HIV/AIDS, di Papua yang untuk sebagian bisa terjadi karena pegangan moral / kelakuan seksual ternyata tidak jelas lagi. Dulu dalam adat diatur dengan ketat, sekarang seks ‘dapat dibeli’ tanpa membawa konsekwensi / sanksi langsung bagi pribadi orangnya, namun membawa bahaya besar yang tersembunyi dan pelan-pelan menghancurkan kehidupan bersama. Apalagi ada yang lebih mudah menerima segala macam masukan yang baru ini, sehingga tercipta suatu kesenjangan antara generasi, antara anak dan orang tuanya, antara mereka yang terdidik dan yang tidak berpeluang untuk menikmati pendidikan bermutu.

Jelas bahwa segala perubahan yang begitu cepat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri kita maupun dalam kehidupan bersama, karena ternyata belum ditemukan suatu “adat baru” (pegangan nilai) yang diakui dan ditegakkan bersama. Kesemrawutan ini sangat mengganggu dan membuat kebanyakan dari antara kita bermimpi kembali kepada suasana dahulu kala. Namun, rupanya kita dipanggil untuk hidup pada hari ini dalam suasana abad keduapuluhsatu, maka kita tidak luput dari perjuangan pribadi maupun bersama untuk mencari jalan dalam sejarah dewasa ini. Namun tentu juga bahwa perjuangan ini membawaserta ketegangan, beda pendapat, beda kepentingan sehingga terbukalah peluang konflik, baik antar pribadi orang maupun antar kelompok.

SUASANA KEPENDUDUKAN

Lima puluh tahun lalu penduduk asli di Papua merupakan 90% dari seluruh warga di Papua. Walau bangsa Papua sangat berbeda-beda suku dan bahasanya. Namun terdapat suatu kesamaan yang sangat kuat dalam asal-usulnya dan juga terungkap dalam banyak kesamaan dalam latar belakang budaya (rumpun Melanesia/Austronesia). Tidak sulit untuk saling mengakui keberadaannya, sambil menerima bahwa seorang Papua dari wilayah Mimika atau Biak memang  sangat berbeda dengan seorang Papua yang berasal dari Puncak Jaya atau Lembah Balim. Terdapat suatu kekayaan dalam keanekaragaman itu dimana unsur kesamaan dihayati dengan lebih kuat daripada unsur perbedaan. Sama-sama orang Papua toh ! Apalagi kenyataan ini sangat dihayati bila berhadapan dengan bangsa / suku dari luar Tanah Papua.

Nah, dunia sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada lagi, malahan tidak mustahil bahwa warga asli Papua kini menjadi suatu minoritas di Tanah Papua. Banyak penduduk datang dari luar Tanah Papua dan mulai mencari dasar hidupnya di Papua. Proses demikian berjalan begitu pesat (dan didorong oleh pemerintah pusat), membuat banyak orang protes karena mulai takut kehilangan peluang hidupnya atau karena merasa bahwa perlahan-pelahan mereka (warga asli) tidak diakui lagi sebagai ‘tuan rumah’. Apalagi muncul perbedaan ungkapan budaya, gaya hidup, gaya religiositas, daya penyesuaian, perbedaan kedudukan, kekuasaan, dsb.

Banyak warga masyarakat tradisional mengalami bahwa apa yang mereka hargai dan lestarikan selama sekian lama tiba-tiba dinilai “tidak laku” lagi, karena tidak modern atau malahan dinilai primitif. Kenyataan semacam itu sangat sulit diterima bahkan cenderung menimbulkan ketegangan dan perasaan marah pada mereka yang dinilai ketinggalan zaman; atau menimbulkan perasaan minder pada pihak yang dinilai tradisional, sedangkan pihak dari luar (yang menilai) merasa diri mantap betul: lebih baik, paling benar, berbobot dan yang lain ‘tra laku’. Sikap diskriminatif semacam ini sering muncul dan membuat banyak warga terluka begitu dalam. Tidak mengherankan bahwa warga yang merasa dicap ‘bodoh dan miskin’ tidak begitu berminat untuk mengambil suatu peran aktif dalam kehidupan kemasyarakatan, atau kehidupan menggereja, karena mereka merasa diri tidak diakui sebagai manusia sejati dan semartabat dengan siapa saja dari luar.

Ternyata kemajemukan kependudukan membawa serta segala macam gejala dimana perbedaan menjadi unsur yang lebih ditonjolkan daripada unsur kesamaan. Kenyataan demikian merupakan tanah subur bagi lahirnya konflik.

SUASANA SOSIAL EKONOMIS

Sumber konflik tadi (kemajemukan kependudukan) masih dipertajam lagi bila dikaitkan dengan perbedaan kesejahteraan atau taraf ekonomi antar warga. Entah kenapa, namun kenyataan bahwa warga dari luar Papua sering juga menduduki posisi yang lebih menguntungkan secara ekonomis. Coba kita lihat saja di pasar dimana para pedagang asli sering duduk di lantai saja sedangkan kios-kios dimiliki orang dari luar. Perbedaan ini sangat mudah menimbulkan kecemburuan dan benci, sekalipun ada orang dari luar yang sebenarnya ingin bersikap bersahabat dengan warga asli, sambil sendiri memperjuangkan perbaikan nasibnya yang adalah haknya pula. Perbedaan taraf hidup mudah dapat dikaitkan dengan perbedaan lain yang menonjol, yakni: perbedaan etnis, agama, budaya, pandangan politik, bahasa, dsb.

Perbedaan ekonomis sangat peka karena menyangkut suatu kebutuhan yang begitu mendasar, maka sesaat pemenuhan kebutuhan itu terancam atau dipersulit suatu reaksi emosionil dapat muncul dengan mudah. Boleh saja kita semua diajak untuk bertoleransi, untuk saling menghargai, dan bahwa kita semua dapat setuju sekali dengan ajakan itu, namun kenyataan pula bahwa niat baik demikian mudah dilupakan sesaat nafkah kita terancam, atau sesaat kita melihat bahwa satu menjadi begitu kaya sedangkan yang lain terpaksa hidup pas-pasan saja dan tidak dapat makan tiga kali sehari (kenyataan bagi banyak warga di sela-sela dan pinggiran kota).

Kenyataan ini tidak saja menyangkut perbedaan kelompok (asli atau tidak), melainkan juga terasa antar suku (yang dari Pantai Utara dan yang dari Pegunungan Tengah, misalnya), antar famili, dsbgnya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang yang mempunyai kedudukan yang memungkinkan akan mencari ‘orang-orangnya’ untuk ikut kerja, maka orang/kelompok lain merasa disingkirkan walau mungkin lebih mampu. Perbandingan selalu ada, bukan saja dari segi ada-tidaknya nafkah yang cukup sehari-hari, melainkan juga di tingkat peluang akan pendidikan, perawatan medis, perolehan pekerjaan, dsbnya.

Sumber konflik tersebut masih diperkuat oleh tiga unsur lain yang sangat menonjol dewasa ini: perebutan kedudukan, mental proyek dan kerusakan lingkungan.

[1]     Perebutan kedudukan
Salah satu hal yang cukup memprihatinkan selama tahun-tahun terakhir ini adalah niat banyak orang untuk mencari ‘kursi’; peluang untuk itu terbuka lebar dengan adanya pemekaran wilayah di segala tingkat (kecamatan, kabupaten, malahan provinsi). Apalagi menjelang musim pemilu seperti kita alami pada saat ini. Memang tidak buruk juga kalau ada yang mempunyai ambisi dan rasa senang agar dihormati sebagai ‘anggota DPR-D’ atau sejenisnya, namun yang mengganggu banyak masyarakat kecil ialah bahwa sekali kedudukan diperoleh, kedudukan tersebut kurang diandalkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Akhirnya menimbulkan kekecewaan dan menjadi sumber konflik tersendiri. Apalagi akibatnya yang sangat negatif terhadap berfungsinya segala macam struktur pemerintahan sehingga institusi-institusi kelihatan lumpuh begitu saja, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin hari makin hilang. Maka, sangat mendesaklah bila para pemimpin (mereka yang berkedudukan tinggi) mengadakan refeksi diri secara jujur dan sepantasnya bertobat kalau tidak ingin membawa masyarakat di Papua menuju tebing jurang yang sangat dalam.

[2]     Mental proyek
Perkembangan yang digambarkan secara singkat di atas masih diperkuat dengan suatu “kebudayaan” lain, yakni: budaya mental proyek. Sering ada kesan bahwa tidak dapat mengharapkan pelayanan atau kegiatan apa-apa kalau tidak “diproyekkan” dulu. Dalih “tidak ada uang” sering terdengar, maka orang “lipat tangan” saja dan menunggu, tanpa mengandalkan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Mentalitas ini bukan khas di kalangan mereka yang berkuasa saja, namun sudah menjadi suatu “penyakit sosial” di segala lapisan masyarakat. Coba amati saja di sekitar lembaga pemerintahan dimana banyak warga biasa menenteng map berisi proposal dan masuk dari kantor ke kantor. Dalam suasana tersebut banyak masyarakat dididik menjadi pengemis (mengandalkan proposal!), sedangkan mereka yang berkuasa semakin berminat untuk menjadi pimpinan proyek sambil menikmati hasilnya. Sudah tentu bahwa hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi tumbuhnya ‘budaya korupsi’ tanpa (tahu) rasa malu lagi, sedangkan banyak warga masyarakat makin kehilangan harga diri serta percaya diri. Dalam suasana demikian, akhirnya kepentingan pribadi lebih dimenangkan daripada kepentingan kita bersama; apalagi dengan penerimaan adanya ‘budaya korupsi’ ini, kita kehilangan suatu pegangan nilai mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar.

[3]     Pemeliharaan lingkungan
Dalam kesadaran masyarakat tradisional lingkungan mengambil tempat yang sangat menentukan. Tanah dinilai sebagai IBU, sebagai sumber hidup, dan jaminan untuk masa depan. Kesadaran ini begitu jelas ditunjukkan di masa yang lampau dimana orang dapat  hidup dalam suatu keharmonisan dengan semesta alam, yang dewasa ini makin ditekan sampai hampir hilang. Daripada dihayati sebagai ‘lingkungan hidup’ yang vital dan yang perlu dilestarikan demi kehidupan anak cucu, dewasa ini segala kekayaan alam mulai didekati sebagai sumber keuntungan (unsur ekonomis melulu), yang dimanfaatkan tanpa batas. Cerita banyak mengenai hilangnya sumber nafkah bagi masyarakat kampung, karena kekayaan alam sekitarnya sudah diambil oleh mereka yang “dapat izin dari Jakarta” untuk mengurasnya secara komersial. Di kota-kota sudah banyak keluhan mengenai kekurangan air minum karena hutan yang menjadi jaminan untuk kelancaran persediaan air sudah habis ditebang. Dalam salah satu laporan baru-baru ini dicatat bahwa hutan di Papua mengalami kerusakan yang parah. Laporan ini menyatakan bahwa setiap bulan Papua kehilangan 600.000 kubik meter kayu karena penebangan yang tidak sah (berarti 7.2 juta kubik meter per tahun). Mengingat setiap kubik meter kayu bernilai Rp. 850.000, maka Papua mengalami kerugian Rp. 510.000.000.000 setiap tahun karena perdagangan kayu secara illegal. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun oleh masyarakat di wilayah utara Papua, dan penangkapan ikan oleh warga Indonesia maupun Asing dengan menggunakan ‘pukat harimau’ adalah suatu contoh kerusakan lainnya. Ditambah lagi dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan seperti Freeport. Ternyata tidak ada yang menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Dengan sedih dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup kita makin kurang aman karena prinsip keuntungan ekonomis diutamakan dari segala nilai lainnya (termasuk diatas keselamatan jiwa – bdk. apa yang terjadi di wilayah pengoperasian Freeport bulan Oktober 2003). Apalagi keuntungan untuk siapa? Tidak mengherankan bila banyak warga mulai pesimis atau makin tergoda untuk mengikuti trend-trend saja dan bergabung dalam suatu perebutan keuntungan dari kekayaan alam yang merugikan kehidupan kita bersama.

SUASANA SOSIAL POLITIK

Pastilah daftar sumber konflik di Papua tidak lengkap kalau tidak ditarik perhatian pada suasana sosial politik yang berkembang selama ini. Sering dikatakan supaya ‘gereja jangan berpolitik’, dan hal itu dapat dimengerti karena arena politik memang rumit dan penuh kepentingan maka tidak dapat ditangani oleh sembarang orang atau lembaga; apalagi dalam arena politik kita sering berurusan dengan kekuasaan (memerintah), sedangkan gereja lebih diharapkan menjadi pelayan melulu tanpa memihak pada kepentingan partai atau pihak tertentu. Namun demikian gereja tidak luput dari perhatian pastoral menyangkut nasib umat dan masyarakat. Seperti Santo Fransiskus dari Asisi berdoa: ‘Jadikanlah daku  pembawa damai dimana ada orang berperang; jadikanlah daku pembawa cinta dimana orang saling membenci, jadikanlah daku pembawa hiburan dimana orang ditindas’, dst. Gereja perlu berperan dalam suasana sosial politik dimana umat terpecah-pecah antara yang pro-otonomi dan pro-merdeka (malahan didalam keluarga) atau antara pro-pemekaran dan anti-pemekaran; dimana orang yang tak berdosa masih dapat dituduh, disiksa sampai dibunuh tanpa melalui suatu proses pengadilan yang wajar seperti baru ini masih terjadi di sekitar Wamena seusai peristiwa pembongkaran gudang senjata (bulan April 2003); dimana suara masyarakat kecil mudah dibungkam oleh yang main kuasa. Dalam hal demikian gereja tidak berperan karena ingin melayani salah satu kepentingan partai politik atau kelompok tertentu, melainkan untuk turut menjaga supaya sejumlah nilai dasar kehidupan kita bersama tetap diakui, dihargai, dan ditegakkan. Memang suasana sosial politik di Papua menuntut peranan yang nyata dari lembaga-lembaga keagamaan, selama hak-hak dasar orang masih tidak diakui dan tiadanya penegakan hukum. Kita semua tentu masih ingat pada segala macam indikasi pelanggaran HAM seperti dalam kasus Biak (1998), kasus Abepura (2000), kasus Wamena (2000), kasus Merauke (2000), kasus pembunuhan Theys (2001), kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003), kasus Timika (2003), dsbnya. Siapa yang dapat merasa aman dalam suasana politik semacam itu? Bagaimana mungkin suasana demikian tidak menjadi tanah subur untuk berkonflik, baik antar saudara maupun antar masyarakat dengan pihak yang berkuasa?

Suasana sosial politik di Papua sering dinilai rawan. Memang benar juga karena selama puluhan tahun masyarakat terpaksa diam, walaupun menderita secara tidak wajar. Apalagi sejarah masyarakat Papua penuh tandatanya menyangkut penghargaan dan pengakuan akan jati diri orang Papua serta hak dasarnya untuk turut menentukan nasibnya. Banyak orang dapat bercerita mengenai berbagai macam peristiwa tragis: “bapa dibunuh di kali, ibu dan adik perempuan diperkosa, kampung-kampung dibumihanguskan, hutan sagu dihabiskan dan diganti dengan rumah-rumah transmigrasi, perusahaan masuk tanpa bicara”, dsb. Ingatan penderitaan (memoria passionis) itu begitu hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi ingatan kolektif. Wajar  bahwa akhirnya masyarakat diberikan keleluasaan untuk bicara dan mengemukakan aspirasinya, mimpinya. Wajar pula bahwa tidak semua sependapat sehingga munculah ketegangan dan konflik. Namun entah bagaimana isi konfliknya, selalu perlu dipertanyakan mengapa orang bereaksi demikian? Apa yang terjadi di masa lampau yang membuat orang protes? Kiranya tidak membantu kalau setiap protes diremehkan dan dicap seakan-akan hanyalah merupakan suatu ungkapan separatis belaka, apalagi kalau protes yang damai dijawab dengan kekerasan saja. Penggunaan kekerasan hanya memperparah konflik yang sudah ada. Tindakan demikian tetap tidak mengakui hak dasar orang atas kebebasan berpendapat.(yesaya  koteka goo)


Goo koteka

GOO KOTEKA Adalah Aktivis Hak Asasi Manusia yang Khusus Memperjuangkan Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua. Melalui web ini ingin Mengaspirasikan Penderitaan Rakyat dibawah Penjajahan Kolonialisme,Kapitalisme dan Militerisme. FREEDOM WEST PAPUA.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top