INTEGRITAS OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

INTEGRITAS OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

Otsus (Otonomi Khusus) yang telah disahkan pemerintah adalah agar orang Papua mengurus dirinya dan pemerintahannya sendiri demi mensejahterahkan masyarakatnya.  Otsus yang telah berjalan selama tahun 2001 sampai awal 2010, nampaknya tidak membawa perubahan atau kedamaian dan solusi dalam segala dimensi kehidupan orang asli Papua. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi orang Papua, bagaimana pemberlakuan Otsus di Papua?

Otonomi Khusus diberikan oleh pemerintahan Indonesia khusus untuk Papua, agar bisa mengurus dirinya dan pemerintahannya sendiri. Namun tetap saja melahirkan berbagai persoalan dalam berbagai dimensi kehidupan. Otsus diberikan supaya mentranslate persoalan di Papua itu menjadi perdamaian, yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Faktanya masyarakat asli Papua secara maksimal tidak merasakan implementasi Otsus secara merata.

Orang asli Papua yang belum merasakan Otsus, bertanya apa itu Otsus? Wajar saja pertanyaan ini didilontarkan, karena mereka merasa berbagai persoalan kehidupan tidak diselesaikan dengan dana yang beredar triliunan rupiah itu. Persoalan kehidupan masih saja dirasakan oleh orang asli Papua, misalnya kelaparan yang selalu saja dialami oleh masyarakat Papua, misalnya di Yahokimo pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebanyakan pemuda-pemudi yang mabuk-mabukan diemperan-emperan tokoh, dan banyak anak-anak umur sekolah yang masih mencari nafkan dan biaya sekolahnya dengan mengumpulkan barang-barang bekas (seperti botol cocacola, fanta, besi-besi tua dan sebagainya). Ini menunjukkan bahwa Otsus sangat gelap bagi kalangan orang asli Papua. Lebih dari itu, penyebaran HIV-AIDS kini sungguh menggerayangi orang asli Papua. Hal ini disebabkan karena pemerintah gagal dalam menyejaterahkan masyarakat Papua di segala bidang kehidupan.

Karena itu, pemerintah tidak boleh mendenungkan dengan mudah, bahwa Otsus telah sukses diberlakukan dan telah mensejahteraan masyarakat asli Papua. Jika itu diungkapkan, itu hanya sebuah dramatis yang keliru. Implementasi UU Otsus gagal menyejahterakan orang Papua.

Implementasi Otsus di Papua hanya dapat melahirkan berbagai masalah baru di Papua. Karena itu, kebijakan implementasi Otsus tidak tuntas secara maksimal kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia dan elit politik hanyalah memalingkan Otsus dari penderitaan ke penderitaan. Orang Papua menjadi korban penderitaan atas tindakan pemerintah yang tidak bijaksana. Fenomena tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan di bidang kehidupan lainnya.

Ketidakmampuan mengimplementasikan Otsus di Papua menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar di Papua. Tindakan pemerintah ini menelanjangi jati diri bangsa Indonesia dan merupakan suatu penindasan yang halus kepada asli Papua. 

Otsus tidak mambawa solusi kedamaian. Tindakan kekerasan, pembunuhan, peneroran, pengintimidasian, pemerkosaan dan berbagai nilai kekerasan lainnya masih dialami oleh masyarakat asli Papua. orang Papua dituduh secara semena-mena sebagai yang menciptakan konflik.

Padahal konflik dan kekacauan diciptakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Tuduhan-tuduhan ini membuat masyarakat asli Papua tidak hidup dengan baik. Mereka berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam berburu, bertani, meramu dan lainnya.

Orang asli Papua yang menggunakan peralatan adat budanya dianggap OPM, yang berhak menyampaikan pendapat kepada pemerintah dan pembela HAM dianggap Makar. Karena itu harus diteror hingga dibunuh. Penerapan hukum dan implementasi Otsus di Papua sangat disayangkan, karena  paradikma berpikir pemerintah tidak sesuai dengan adat budaya Papua yang seharusnya pemerintah tahu. Maka pemerintahlah yang menciptakan konflik dan ketidaksejaterahan bagi masyarakat asli Papua.

Paradikma-paradikma keliru seperti inilah, yang membawa kepunahan orang asli Papua. Karena itu, jangan bermimpi siang bolong, bahwa Otsus telah menyejahterahkan masyarakat Papua. Walaupun Otsus sudah berjalan hampir sembilan tahun, tetapi hanyalah membawa pembunuhan halus tapi sadis oleh pemerintah Indonesia maupun elit politik Papua terhadap orang asli Papua.

Pemerintah Indonesia dan elit politik Papua  masih  mengklaim bahwa, pihaknya berada pada posisi yang benar. Mereka mengakui bahwa Otsus telah menyejaterahkan rakyat Papua secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya hal ini, hanyalah sandiwara belaka yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia dan elit politik Papua. Dalam situasi ini perlu mencari jalan tengah, guna menemukan kedamaian yang mutlak bagi Papua.

Untuk menjernihkan paradigma pemerintah yang keliru, pemerintah pusat mesti membuka diri berdialog dengan orang asli Papua. Orang Papua dan Pemerintah Indonesia mesti duduk bersama membahas kekeliruan yang terjadi, yang akhirnya mendatangkan penderitaan di Papua ini. Hal ini mendesak, karena tanpa dialog kekeliruan paradigma pemerintah dan penderitaan yang fundamental akan terus tercipta.

Tanpa dialog, kekeliruan paradikma berpikir pemerintah akan terus terjadi. Karena itu, dialog perlu demi menghilangkan kekeliruan yang mendatangkan penderitaan itu, untuk menciptakan budaya damai. Dialog mmesti diadakan, karena dapat menjernihkan paradikma keliru, menjadi terang. Akhirnya dapat menemukan solusi yang bermartabat di dalamnya. 

Yesaya Koteka Goo